Masalah-masalah ekonomi yang di hadapi bangsa indonesia pasca pengakuan kedaulatan 27 Desember 1949 cukup besar.Dalam kondisi ekonomi yang makin parah ini masyarakat mendambakan pembangunan ekonomi nasional yang bebas dari gejolak ekonomi dunia.Masa demokrasi liberal pamarintah mengambil langkah-langkah perbaikan ekonomi dengan berbagaikebijakan sebagai berikut.
A.KEBIJAKAN EKONOMI-KEUANGAN
1.Gunting Syafruddin
Pada tanggal 20 Maret 1950 Menku Syafruddin mengambil tindakan memotong uang.Maksutnya memberlakukan nilai untuk mata uang yang bernilai Rp.2,50 ke atas yang kemudian di kenal dengan istilah “Gunting Syafruddin”.Dengan tindakan tersebut pemerintah berhasil mengurangi drfinisi anggaran sebesar Rp.1,6 Milyar.
2.Sistim Ekonomi Gerakan Benteng
Memasuki tahun 1951,keadaan ekonomi indonesia tidak bertambah baik, justru tanbah merosot.Untuk itu Soemitro Joyohadikusumo,mentri perdagangan kabinet ber pendapat bahwa indonesia harus menumbuhkan kelas pengusaha.Selanjutnya langkah yang di lakukan Sumitro dalam membangun ekonomi nasional yaitu memberi kredit kepada pengusaha indoneaia yang umumnya bermodal lemah.Di harapkan secara bartahap pengusaha yang lemah akan berkam bang lebih maju, sehinga upaya mengubah strukturekonomi kolonial menuju struktur ekonomi nasionalakan terwujut.Pada kenyataannya program ini gagal mencapai cita-citanya, sebab pengusaha-pengusahannya pribumi terlalu tergantung pada pemerintah.
3.Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia
Pada tanggal 15 Desembe 1951 pemerintah mengeluarkan UU No. 14 Tahun 1951 tentang nasionalisasi De Javasche Bank menjadi bank Indonesia.
4.Sistim Ekonomi Ali Baba
Padamasa masa Kabinet Ali Sastroamijoyo,Mentri perekonomian Mr.iskhaq Cokrohadisuryo memprakarsari sistim perekonomian yang di kenal dengan sistim Ali Baba.Ali di gambarkan sebagai pengusaha pribumi sedangkan Baba adalah pengusaha non-pribumi(China).
5.Persetujuan Finansialdan Ekonomi(FINEK)
Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap(12 Agustus 1955-3 Maret 1956)Indonesia mengirimkan delegasi ke negeri belanda.Tujuan perundingan finensial Hasilnya pada tanggal 17 Januari 1956 tercapai rencana persetujuan finek antara lain:
A Persetujuan Finek dan hasil KMB di bubarkan.
B Hubungan Finek Indonesia-Belanda berdasarkan hubungan bilateral.
C Hubungan Finek berdasarkan UU Nasional tidak diikat dengan perjanjian lain.
Persetujuan ini tidak di terima oleh pemerintah Belanda,sehinga pemerintah indonesia mengambil langkah sepihak dengan membubarkan Uni Indonesia-Belanda pada tanggal 13 Februari 1956.
6.RPTL dan Munap
Mentri Perancang Nasionalyang di jabat Ir.H Juanda berhasil membuat Rencana Pembangunan Lima Tahun(RPLT),yang akan berjalan mulai tahun1956-1961.Pada saat kabinet Djuanda terbentuk(9 April 1957-5 juli 1959),keadaan ejonomi Indonesia sangat buruk.Pemerintah mencari jalan keluar dangan menyelenggarakan Musyawarah Nasional Lembangunan(Munap).Akan tetapi pada kenyataannya langkah ini tidak bisa mengubah keadaan ekonomi indonesia.Penyebabnya antara lain, daerah-daerah menempuh kebijakan diri sendiri,harga barang ekspor menurun dll.
B.Kebijakan Politik
1.Kehidupan Politik dan Pemerintah
Ø Kabinet Natsir(6 September 1950-21 Maret 1951)
Kabinet Natsir merupakan kabinet koalisi yang di pimpin oleh Muhamat Natsir.
1)Program
a) mengingatkan usaha keamanan dan ketentraman.
b)Mencapai konsolidasi yang menyempurnakan susunan pemerintah.
c)Menyempurnakan organisasi angkatan perang.
d)Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat.
e)Memperjuangkan masalah Irian Barat.
2)Hasil
Berlangsungnya perundingan antara Indonesia-Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat.
3)Kendala/masalah yang di hadapi
a)Upaya memperjuangkan masalah Irian Barat dengan Belanda mengalami jalan buntu(kegagalan). b)Timbul masalah keamanan dalam negeri,yaitu terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia,seperti gerakan DI/TII,Andi Azis,APRA,dan RMS.
4)Berahirnya kekuasaan kabinet.
Kabinet ini berahir karena adanya mosi tidak percaya dari PNI menyangkut pencabutan Peraturan Pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS.PNI mengangap Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 1950 mengenai DPRD terlalu menguntungkan Masyumi.
Ø Kabinet Soekiman
1)Program
a)Menjamin kemanan dan ketentraman.
b)Mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbaharui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani.
c)Mempercepat persiapan pemilih umum.
d)Menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif serta memasukkan Irian Barat kedalam wilayah Ri secepatnya.
2)Hasil
Tidak terlalu berarti sebab programnya melanjutkan programnya Natsir hanya saja terjadi perubahan skala prioritas.
3)Kendala/masalah yang di hadapi
a)Adanya pertukaran nota keuangan antara Mentri Luar Negri Indonesia Soebardjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochran.
b)Adanya krisis moral yang di tandai dengan munculnya korupsi yang terjadi pada tiap lembaga pemerintah dan kegemaran akan barang-barang newah.
c)Masalah Irian Barat belum juga teratasi.
d)Hubungan Sukiman dengan militer kurang baik,terlihat dari kurang tegasnya tindakan pemerintah menghadapi pemberontakan di Jawa Barat,Jawa Tengah,dan Sulawesi Selatan.
4)Berakhirnya Kekuasaan Kabinet
Muncul pertentangan dari Masyumi dan PNI atas tindakan Sukiman sehingga mereka menarik dukungannya pada kabinet tersebut.DPR ahirnya menggugat Sukiman dan terpaksa Sukiman harus mengembalikan mandatnya kepada presiden.
Ø Kabinet Wilopo(3 April 1952-3 Juni 1953)
Kabinet wilopo merupakan zaken kabinet,yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam bidangnya.kabinet ini di pimpin oleh Mr. Wilopo.
1)Program
a)Program dalam negri
Menyelengarakan pemilihan umum (konstituante,DPR,dan DPRD),meningkatkan kemakmuran rakyat,meningkatkan pendidikan rakyat,dan pemulihan keamanan.
b)Program luar negeri
penyelesaian masalah hubungan Indonesia-belanda,pengembalian Iriah Barat ke pangkuan Indonesia.serta menjalankan politik Indonesia yang bebas-aktif.
2)Kendala/masalah yang di hadapi;
a)Terjadi krisis ekonomi yang di sebabkan karena jatuhnya harga barang-barang ekspor Indonesia sedangkan kebutuhan impor terus meningkat.
b)Terjadi devisit kas negara karena penerimaan negara yang berkurang banyak setelah terjadi penurunanhasil panen.
c)Munculnya garakan paratise dan sikap provinsialisme yang mengancam keutuhan bangsa,semua ini di sebabkan karena rasa ketidak puasan akibat alokasi dana dari pusat ke daerah yang tidak seimbang.
d)Terjadi peristiwa 17 Oktober 1952,yaitu upaya pemerintah untuk menempatkan TNI sebagai alat sipil sehingga muncul sikap tidak senang dikalangan partai politik sebab di pandang akan membahayakan kedudukan partai politik.Peristiwa ini di perkuat dangan masalah intern dalam TNI yang berhubungan dengan kebijakan KSAD A.H. Nasution.Kebijakan tersebut di tentang oleh Kolonel Belanda Supeno sehinga ia mengirim petisi mengenai pengantian KSAD kepada mentri pertahanan yang di kirim ke seksi pertahanan parlemen sehinga menimbulkan perdebatan dalam parlemen.
3)Berahirnya kekuasaan kabinet:
Akibat peristiwa Tanjung Morawa muncullah mosi tidak oercaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap kabinet Wilopo.sehingga Wilopo harus mengembalikan mandatnya kepada presiden.
Ø Kabinet Ali Sastroamijoyo I(31 Juli 1953-12 Agustus 1955)
Kabinet ini merupakan koalisi antara PNI dan NU.Kabinet di pimpin oleh Mr.Ali Sastroamijoyo.
1) Program
a)Meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta segera menyelengarakan Pemilu.
b)Pembebasan Irian Barat secepatnya.
c)Pelaksanaan politik bebas aktif dan peninjauan kembali persetujuan KBM.
d)Penyelesaian pertikaian politik.
2) Hasil
a)Persiapan pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen yang akan di selengarakan pada 29 September 1955.
b)Menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika tahun 1955.
3) Kendala/masalah yang di hadapi
a)Masalah keamanan di daerah yang belum di selesaikan,seperti DI/TII di Jawa Barat,Sulawesi Selatan,dan Aceh.
b)Terjadi peristiwa 27 Juni 1955,yaitu peristiwa yang menunjukkan adanya kemelut dalam tubuh TNI AD.Masalah TNI AD merupakan kelanjutan dari peristiwa 17 Oktober 1952.Bambang Sugeng sebagai Kepala Staf AD mengajukan permohonan berhenti dan di setujui oleh kabinet.Sebagai gantinya mentri pertahanan menunjuk Kolonel Bambang Utoyo tetapi panglima AD menolak pemimpin baru tersebut karena proses pengagkatanya di anggap tidak menghiraukan norma-norma yang berlaku di lingkunggan TNI AD.
c)Keadaan ekonomi yang makin buruk,maraknya korupsi,dan inflasi yang menunjukkan gejala membahayakan.
d)Memudahnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.
e)Munculnya konflik antara PNI dan Nuyang menyebabkan NU memutuskan untuk menarik kembali mentri-mentrinnya pada tanggal 20 Juli 1955 yang di ikuti oleh partai lainnya.
4) Berahirnya kekuasaan kabinet
NU menarik dukungan yang materinya dari kabinet sehingga keretaan dalam kabinet inilah yang memeksa Ali harus mengembalikamn mandatnya pada presiden.
Ø Kabinet Burhanudin Harahap(12 Agustus 1955-3 maret 1956)
1.Program
a) Mengembalikan kewibawaanya dari pemerintah,yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat terhadap pemerintah.
b) Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah di tetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru.
c) Masalah desentralisasi,inflasi,dan pemberantasan korups.
d) Politik kerjasama Asia Afrika berdasarkan luar negeri bebas aktif.
2)Hasil
a) Penyelenggaraan pemilu pertama yang demokratis pada 29 September 1955 (memilih anggota DPR)dan 15 Desember 1955(memilih konstituante).terhadap 70 partai terdaftar tetapi 27partai yang lolos dan 4 partai yang mendapat suara terbanyak yaitu;PNI,NU,Masyumi,dan PKI.
b) Perjuangan diplomasi Menyelesaikan masalah Irian Barat dengan pembubaran Uni Indonesia-belanda.
c) Pemberantasan korupsi dengan menangkap para pejabat tinggi yang di lakukan oleh polisi militer.
d) Terhubungnya hubungan antara Angkatan Darat dengan Kabinet Burhanuddin.
e) Menyelesaikan masalah peristiwa 27 Juni 1955 dengan mengangkat Kolonel A.H.Nasution sebagai staf Angkatan Darat pada 28 Oktober 1955.
3)Kendala/masalah yang di hadapi
Banyaknya mutasi dalam lingkungan pemerintah dianggap ketidak tenanggan.
4)Berahirnya kekuasaan kabinet
Dengan berahirnya pemilu,tugas Kabinet Burhanudin di anggap sudah selesai.pemilu tidak menghasilkan dukungan yang cukup terhadap kabinet sehingga kabinet pun jatuh.Akan di bentuk kabinet baru yang harus bertanggung jawab pada parlemen yang baru pula.
F.Kabinet Ali Sastroamijoyo II( 20 Maret 1956-4 Maret 1957)
Kabinet ini merupakan hasil koalisi 3 partai yaitu,PNI,Masyumi,dan NU.kabinet ini di pimpin oleh Ali Sastroamijoyo.
1.Yang neliputi program;
a)Perjuangan pengembalian Irian Barat.
b)Membentuk daerah-daerah otonomi dan mempercepat tarbentuknya anggota-anggota DPRD.
)Mengusahakan perbaikan nasip kaum birih dan pegawai.
d)Menyehatkan perimbangan keuangan negara.
e)Menyehatkan perimbangan keuangan negara.
d)Mewujutkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi sosial berdasarkan kepentingan rakyat.
Selain itu program pokok adalah pembatalan KBM,pemulihan keamanan,dan ketertiban.
3)kendala/masalah yang di hadapi;
a)Berkobarnya semangat anti Cina di masyarakat.
b)Muncul pergolakan/kekacauan di daerah yang makin menguat dan mengarah pada gerakan sparatisme dan pembentukan dewan militer seperti dewan banteng di Sumatera tengah.
c)Memuncaknya krisis di berbagai daerah karena pemerintahan pusat diangap mengabaikan pembangunan di daerahnya.
d)Pembatalan KMB presiden menimbulkan masalah baru khususnya mengenai nasib modal pengusaha Belanda di Indonesia.
e)Timbulnya perpecahan antara Masyumi dan PNI.
2)Pemilihan Umum pertama tahun 1955
Pemilihan ini di laksanakan pada tahun 1955,yaitu pada masa Kabinet Burhanudin Harahap.
Pelaksanaan ini di mulai dengan dua tahap yaitu;
v Tahap I tanggal 29 September untuk memilih anggota DPR.
v Tahap II tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih konstituante.
Dalam pemilu pertama di menanggkan oleh empat partai besar yaitu;Masyumi(60 kursi),PNI(58 kursi),NU(47 kursi),dan PKI(32 kursi)
pecinta sejarah coy
ReplyDelete